CIREBON, (ETNOLOGIMEDIA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis pada dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), DPRD menegaskan pentingnya orientasi pembangunan pada outcome, bukan sekadar output fisik.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus mampu menjawab persoalan riil yang dirasakan masyarakat.

Baca juga:
Dorong Program Prioritas, Pemkab Cirebon Kukuhkan Peran PKK dan Posyandu

Menurutnya, indikator keberhasilan tidak cukup diukur dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga sejauh mana manfaatnya dirasakan publik.

“Pembangunan tidak hanya bicara berapa kilometer jalan yang selesai, tetapi berapa banyak masyarakat yang merasakan dampaknya. Ini yang harus menjadi patokan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Dalam forum tersebut, DPRD juga menyoroti penggunaan anggaran infrastruktur tahun 2025 yang mencapai Rp163 miliar dengan realisasi Rp160 miliar.

Baca juga:
Hadapi Tekanan Inflasi Energi, DPRD Minta Perkuat Strategi Ekonomi

Hasan meminta agar penggunaan anggaran tersebut disertai data rinci terkait lokasi, jenis pekerjaan, hingga dampaknya terhadap masyarakat.

Namun demikian, DPRD mengakui bahwa besaran anggaran tersebut masih belum memadai untuk menuntaskan persoalan jalan di Kabupaten Cirebon.

Oleh karena itu, alokasi anggaran infrastruktur pada 2026 direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp240 miliar.

Baca juga:
Hadapi Lonjakan Sampah, Pemkab Cirebon Perkuat Kolaborasi di HPSN 2026

Menurut Hasan, peningkatan anggaran tersebut harus sejalan dengan semangat Hari Jadi ke-544 Kabupaten Cirebon, yakni “Teteg lan Tutug”.

“Tentunya makna ini mengandung makna komitmen menuntaskan persoalan pembangunan secara menyeluruh,” ungkapnya.

Senada, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, menilai persoalan infrastruktur jalan dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas.

“Persoalan jalan dan banjir masih belum sepenuhnya terselesaikan. Ke depan, pembangunan harus lebih terukur, baik dari sisi progres maupun kualitasnya,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPUTR Kabupaten Cirebon, Tommy Hendrawan, menyambut baik evaluasi yang disampaikan DPRD.

Ia menyebut masukan tersebut menjadi bahan penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan ke depan.

Menurutnya, sektor infrastruktur masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah, selain sektor kesehatan.

DPUTR, kata dia, terus berupaya merespons kebutuhan masyarakat melalui program perbaikan dan peningkatan jalan.

“Beberapa ruas jalan yang telah ditangani pada 2025 di antaranya Sindanglaut–Pabuaran dan Waled–Gebang Ilir. Memang masih banyak yang belum, namun akan dilanjutkan pada 2026,” ungkapnya.

Pembahasan LKPJ ini menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menakar efektivitas pembangunan yang telah berjalan.

DPRD berharap, ke depan kebijakan infrastruktur tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan keluhan masyarakat secara menyeluruh.***