Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Guru Bimbingan dan Konseling (BK) yang dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Aula DPPPAPPKB Kota Cirebon, Senin (20/4).
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman dan menyenangkan bagi setiap anak.
Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan di lingkungan pendidikan saat ini semakin kompleks, seiring dinamika sosial dan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berpotensi memicu berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikis.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat paling membahagiakan setelah rumah. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa tantangan saat ini semakin kompleks. Karena itu, penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang kuat antar pihak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sistem deteksi dini yang terintegrasi. Menurutnya, gejala awal permasalahan pada anak kerap terlambat dikenali sehingga berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menyampaikan tiga poin utama kepada para guru BK. Pertama, memperkuat deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa sebagai langkah pencegahan.
Kedua, meningkatkan kolaborasi lintas sektor agar penanganan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Ketiga, membangun budaya sekolah yang ramah, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
“Guru merupakan mata dan telinga pemerintah di satuan pendidikan. Tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan masa depan generasi. Karena itu, kami ingin membangun jejaring kerja yang solid, bukan sekadar menambah beban administrasi,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang selama ini tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi tempat berkeluh kesah, penengah konflik, sekaligus pelindung bagi anak-anak dalam situasi rentan.
Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas guru sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
Sementara itu, Kepala DPPPAPPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menekankan pentingnya membangun jejaring komunikasi yang kuat antar pemangku kepentingan, khususnya dalam pemenuhan hak anak.
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang menangani berbagai kasus, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, para peserta dapat saling terhubung, berbagi informasi, dan memanfaatkan jejaring yang telah tersedia. UPT PPA hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Dalam praktiknya, masih ditemukan penyelesaian masalah yang kurang tepat, seperti menikahkan anak di usia dini sebagai solusi atas persoalan sosial.
“Setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Jangan sampai solusi yang diambil justru menimbulkan persoalan baru bagi masa depan mereka,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti peran strategis guru BK sebagai sahabat anak di lingkungan sekolah. Ia berharap ruang konseling dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berbagi, bukan sebaliknya menjadi ruang yang menimbulkan rasa takut.
“Guru BK harus diposisikan sebagai sahabat anak. Dengan pendekatan yang tepat, guru dapat memahami perkembangan siswa secara menyeluruh dan menjadi bagian dari solusi atas setiap permasalahan,” pungkasnya.*