Pemerintah Kota Cirebon mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program strategis nasional. Hal tersebut tercermin dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Balai Kota Cirebon, Rabu (15/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Sutikno, serta dihadiri lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Rapat ini menjadi ruang bersama untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan program MBG di Kota Cirebon berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa kehadiran seluruh pihak dalam forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan dalam menyatukan frekuensi dan menyelaraskan langkah untuk mengawal program MBG sebagai bagian dari pembangunan manusia.
“Program ini bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Kota Cirebon,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik maupun ekonomi semata, tetapi juga dari kualitas kesehatan dan ketangguhan masyarakatnya.
Oleh karena itu, program MBG dipandang sebagai upaya konkret dalam menanam fondasi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa persoalan gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan nyata yang harus ditangani secara serius. Intervensi yang terukur dan berkelanjutan, khususnya pada fase emas pertumbuhan manusia, menjadi kunci dalam memutus rantai permasalahan tersebut.
Dalam pelaksanaannya, ia menegaskan pentingnya fokus pada kelompok prioritas 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Menurutnya, ketiga kelompok ini merupakan sasaran strategis yang tidak boleh terabaikan dalam kondisi apa pun.
Selain itu, ia juga menginstruksikan agar distribusi MBG memperhatikan kedekatan radius dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini penting untuk menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat, baik dari segi kesegaran, suhu, maupun kandungan gizinya.
“Distribusi yang dekat akan memudahkan pengawasan dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga,” tambahnya.
Dari sisi manajerial, Wakil Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor secara lebih intensif.
Ia menilai bahwa program MBG merupakan kerja kolaboratif yang menuntut sinergi tanpa sekat antarinstansi.
Menutup arahannya, Wakil Wali Kota berharap rapat koordinasi ini mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan.
Ia menekankan pentingnya kejelasan peran masing-masing pihak serta kesiapan dalam mengantisipasi berbagai kendala teknis di lapangan.
“Keberhasilan program ini bergantung pada kesungguhan kita semua. Mari kita buktikan bahwa Kota Cirebon mampu menjalankan program nasional ini dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi generasi penerus,” harapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno mengatakan, secara teknis, pendistribusian makanan bergizi bagi kelompok 3B di Kota Cirebon akan dilakukan secara rutin setiap hari Senin hingga Sabtu.
Paket makanan yang diberikan berupa makanan segar atau yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi khusus masing-masing penerima manfaat.
Untuk memastikan paket makanan sampai ke tangan yang tepat, DP3APPKB melibatkan 771 personel Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di lima kecamatan.
“Kita harapkan itu bisa menunjang percepatan pencegahan stunting di Kota Cirebon dengan memprioritaskan ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dari keluarga berisiko stunting, dan balalita yang stunting,” ujarnya.
Melalui penguatan program MBG ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan.
“Semoga tidak ada stunting baru dan MBG ini bisa benar-benar menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pencegahan stunting dan pemenuhan gizi, seperti yang diharapkan Bapak Presiden,” tutur Budi.
Sementara itu, Korwil SPPG Kota Cirebon, Yoga Adijaya, dalam paparannya menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 43 SPPG yang tersebar di lima kecamatan di Kota Cirebon, yakni Kesambi, Kejaksan, Lemahwungkuk, Harjamukti, dan Pekalipan.
Selain jumlah SPPG, fokus utama dalam rapat ini adalah standarisasi fasilitas pendukung. Data rekapitulasi mencakup evaluasi terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap kecamatan untuk memastikan kualitas layanan gizi memenuhi standar kesehatan yang ketat.
“Saat ini, ada 19 SPPG yang sudah memiliki SLHS dan 24 SPPG belum memiliki dan masih on proses,” ujarnya.
Yoga juga menjelaskan bahwa kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pengolahan limbah (IPAL) serta ketersediaan food security kit, terus diperkuat guna menjamin standar keamanan pangan tetap terjaga. Ia menambahkan, pemutakhiran data sasaran juga menjadi perhatian utama agar program MBG benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan dilakukan secara intensif untuk memastikan validitas data di lapangan.
“Kami terus berupaya memastikan setiap SPPG memenuhi standar operasional, baik dari sisi sanitasi, keamanan pangan, maupun distribusi,” ungkapnya.*